Bab penutup yang menimbang: apa yang dilakukan KHI dengan baik, apa yang dikritik, bagaimana dibandingkan dengan jalur klasik, dan apa rekomendasi yang jujur bagi pembaca.
Kelebihan (apa yang dilakukan dengan baik)
- Kepastian hukum. Satu rumusan seragam memudahkan hakim, mengurangi kekacauan akibat perbedaan madzhab yang tajam di ruang sidang, dan memberi hasil yang bisa diprediksi.
- Menjawab masalah sosial nyata. Harta bersama mengakui kontribusi istri; ahli waris pengganti dan wasiat wajibah mencoba melindungi cucu yatim dan anak angkat yang secara sosial rentan.
- Ruang musyawarah. Pasal 183 mengakui perdamaian, sejalan dengan tradisi kekeluargaan Indonesia, selama semua pihak tahu haknya.
- Berakar pada faraidh. Sebagian besar kerangkanya tetap furudh Al-Qur’an, bukan sistem asing.
Kekurangan / kritik (yang jujur)
- Ahli waris pengganti (Pasal 185) menyimpang dari kaidah hajb. Mayoritas ulama menilai menjadikan cucu sebagai ahli waris penuh saat masih ada anak bertentangan dengan prinsip “yang dekat menghalangi yang jauh”. Ini kritik paling utama.
- Pemisahan harta bersama 50:50 otomatis tidak punya dalil eksplisit dalam faraidh; sebagian menerimanya sebagai ‘urf/syirkah, sebagian menilai keotomatisannya berlebihan.
- Perluasan wasiat wajibah lewat yurisprudensi (mis. ke ahli waris non-muslim) melampaui teks dan menimbulkan ketidakpastian.
- Status “Inpres”, bukan UU menyisakan perdebatan tata-hukum tentang kekuatan mengikatnya.
Perbandingan dengan jalur klasik
| Kriteria | Fikih klasik | KHI |
|---|---|---|
| Kesetiaan pada dalil | Tinggi (itu tujuannya) | Sebagian; beberapa pasal ijtihad tanpa preseden kuat |
| Kepastian & keseragaman | Rendah (banyak khilaf) | Tinggi |
| Keberlakuan di pengadilan RI | Tidak langsung | Ya, ini yang dipakai |
| Perlindungan pihak rentan | Lewat wasiat sukarela | Lewat mekanisme wajib |
| Penerimaan ulama Ahlussunnah | Tinggi | Sebagian; beberapa pasal ditolak |
Pilih sudut pandang mana kapan:
- Untuk memahami hukum Allah menurut dalil → jalur klasik (empat bundel lain).
- Untuk memprediksi/menghadapi putusan pengadilan di Indonesia → jalur KHI ini.
Rekomendasi
- Pelajari keduanya. Muslim Indonesia sebaiknya paham hitungan klasik (sisi agama) dan KHI (sisi hukum negara), lalu tahu di mana keduanya berbeda.
- Utamakan musyawarah yang tahu hak. Bila keluarga bisa berdamai (Pasal 183 / tasaluh) setelah setiap pihak mengetahui bagian syar’i-nya, itu jalan yang lapang dan diakui hukum maupun agama.
- Untuk titik khilaf (terutama ahli waris pengganti), kembalikan ke ahlinya. Tanyakan kepada ustadz/masyayikh Ahlussunnah untuk sisi agama; untuk pengesahan hukum, prosesnya di Pengadilan Agama.
- Jangan jadikan situs ini fatwa. Ia peta dan alat belajar, bukan pemutus.
Kesimpulan jujur: KHI adalah upaya sungguh-sungguh menata hukum waris untuk sebuah negara, dengan kelebihan kepastian dan kepekaan sosial, tetapi memuat beberapa ijtihad yang tidak disepakati para ulama. Menampilkannya di sini adalah bentuk melek hukum, bukan pengesahan atas setiap pasalnya.
Sumber: kajian akademik pro-kontra Pasal 185 & 209; artikel Badilag Mahkamah Agung; bab 03 sampai 08 bundel ini. Rincian di bab 12.